Denpasar, 17 Agustus 2025 – Bandara Internasional I Gusti Ngurah Rai kembali menjadi sorotan setelah sekelompok turis asal Australia mengalami kendala keimigrasian yang disebut “visa chaos”. Insiden ini terjadi pada akhir pekan lalu saat ratusan penumpang tiba secara bersamaan, menyebabkan antrean panjang di gerbang imigrasi dan membuat sebagian wisatawan tertahan lebih dari tiga jam.
Kejadian ini dipicu oleh perbedaan informasi mengenai syarat visa on arrival (VoA). Beberapa turis mengaku telah melakukan pembayaran daring melalui aplikasi resmi, namun sistem di pintu kedatangan tidak langsung mengenali data mereka. Akibatnya, terjadi kebingungan antara petugas dan wisatawan yang harus mengantre ulang untuk verifikasi.
Sejumlah wisatawan Australia menyampaikan keluhan melalui media sosial. Mereka menyebut pengalaman tersebut mengganggu rencana liburan yang seharusnya mulus, terlebih setelah menempuh penerbangan panjang dari Sydney dan Melbourne. Keluhan itu kemudian viral dan memicu reaksi cepat dari pihak otoritas bandara dan imigrasi Bali.
Kepala Kantor Imigrasi Kelas I Khusus Ngurah Rai, Sugito, menegaskan bahwa kendala terjadi karena adanya lonjakan penumpang bersamaan dengan pembaruan sistem digital. Ia memastikan bahwa permasalahan bukan disebabkan oleh penolakan visa, melainkan teknis administrasi yang memerlukan waktu tambahan untuk pengecekan.
“Kami mohon maaf atas ketidaknyamanan wisatawan. Sistem sedang kami tingkatkan agar lebih cepat membaca data pembayaran daring. Ke depan, kami akan menambah jalur khusus untuk turis yang sudah melakukan VoA online,” ujar Sugito dalam konferensi pers.
Meski demikian, beberapa turis mengaku tetap puas dengan keramahan petugas imigrasi. Mereka menilai pelayanan manusiawi yang diberikan cukup membantu mengurangi ketegangan, meskipun tetap berharap sistem bisa diperbaiki untuk menghindari kejadian serupa.
Dinas Pariwisata Provinsi Bali menyebut insiden ini sebagai peringatan penting. Kepala Dinas Pariwisata Bali, Tjok Bagus Pemayun, mengatakan pihaknya akan berkoordinasi dengan Kementerian Hukum dan HAM untuk memastikan proses masuk wisatawan berjalan lancar, mengingat Australia adalah salah satu penyumbang turis terbesar di Bali.
“Bali sangat bergantung pada kepercayaan wisatawan. Kami tidak ingin hambatan kecil ini mencoreng citra pariwisata. Semua pihak harus bergerak cepat memperbaiki sistem,” ujarnya. Pernyataan itu mendapat dukungan dari asosiasi pariwisata dan pelaku usaha hotel di Bali.
Asosiasi Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) Bali turut menyampaikan keprihatinan. Ketua PHRI Bali, Ida Bagus Agung Partha, mengatakan perbaikan sistem keimigrasian adalah investasi jangka panjang yang krusial. Menurutnya, pengalaman pertama wisatawan ketika mendarat di Bali sangat menentukan kesan mereka terhadap destinasi ini.
“Kalau di awal sudah ada kesan kurang baik, wisatawan bisa ragu untuk kembali. Apalagi informasi negatif sangat cepat menyebar di era media sosial,” katanya. Ia juga mendorong adanya pusat informasi darurat di bandara agar turis bisa mendapatkan panduan jelas saat menghadapi kendala administrasi.
Pihak otoritas bandara sendiri mengaku sudah mengambil langkah cepat, termasuk menambah petugas di jalur imigrasi. General Manager Angkasa Pura I Ngurah Rai, Handy Heryudhitiawan, mengatakan pihaknya telah berkomunikasi dengan imigrasi untuk memastikan kelancaran layanan, terutama saat periode high season.
Beberapa pengamat pariwisata menilai insiden “visa chaos” ini perlu dijadikan momentum untuk mengintegrasikan sistem digital lebih baik. Mereka menyarankan agar Indonesia mencontoh negara lain yang telah menerapkan sistem e-visa sepenuhnya, sehingga meminimalisir antrean panjang di bandara internasional.
Sementara itu, sejumlah turis Australia yang sudah menyelesaikan masalah visa mereka akhirnya tetap melanjutkan liburan di Bali. Beberapa di antaranya mengunggah pengalaman positif setelah mendapat pelayanan cepat dari hotel dan agen perjalanan yang sigap menyambut kedatangan mereka.
Dengan langkah perbaikan yang segera dilakukan, otoritas berharap insiden serupa tidak terulang. Pemerintah juga menegaskan komitmen menjaga citra pariwisata Bali sebagai destinasi kelas dunia yang tidak hanya indah secara alam, tetapi juga ramah dalam pelayanan dan administrasi keimigrasian.
